Sibolga. Selasa, 30 April 2024. Pada Pukul 09.00 Wib. bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Agama Sibolga, Panitera Pengganti Ibu Yasinta Elka Prasasti Ningrum, S.H., Kasub Umum Keuangan Ibu Alfina Mawarni, S.H.I. dan Bendahara Penerimaan Bapak Andika Hidayat Sitepu, A.Md. mengikuti kegiatan Sosialisasi Peraturan PNBP secara virtual melalui Zoom Meeting. Berdasarkan tindak lanjut surat Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 91/WKPTA.W2-A/UND.KU1.4/IV/2024 tanggal 26 April 2024. tentang menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada seluruh satuan kerja sewilayah PTA Medan.
Kegiatan Sosialisasi ini dibahas Monev mengenai pengelolaan PNBP di lingkungan Pengadilan Agama se Wilayah PTA Medan dan tentang pengisian survey tarif PNBP Mahkamah Agung RI.
Dengan mengikuti sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh satuan kerja tentang peraturan PNBP yang terbaru dengan benar. sehingga pengelolaan PNBP di Pengadilan Agma Sibolga kedepan akan semakin baik.
Sibolga, Selasa (30/4/2024), Wakil Ketua Pengadilan Agama Sibolga Iwin indra S.H.I. didampingi Hakim Ari Ambrianti, S.H. Sekretaris Sujarwito, S.H., dan beberapa Pegawai Pengadilan Agama Sibolga mengikuti Launching dan Talkshow Panduan Praktis Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak di Daerah secara virtual. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting. Acara dimulai pukul 10.00 WIB yang diikuti melalui Media Center Pengadilan Agama Sibolga. Pelaksanaan launching ini diadakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak.
Dalam pelaksanaan launching dan talkshow tersebut, Menteri PPPA menegaskan, perkawinan anak melanggar hak anak dan merupakan isu kompleks dengan faktor penyebab yang beragam serta memberikan banyak dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dari sisi kesehatan, psikologis, ekonomi, pendidikan, sosial, serta adanya potensi mengalami berbagai tindak kekerasan. Karena itulah Strategi Nasional (Stranas) PPA diterbitkan untuk menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, hak tumbuh dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta sebagai langkah konkret untuk menurunkan angka perkawinan anak. Stranas PPA yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama Kementerian PPPA yang didukung mitra terdiri atas lima strategi utama, yaitu optimalisasi kapasitas anak; lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak; aksesibilitas dan perluasan layanan; penguatan regulasi dan kelembagaan; serta penguatan koordinasi pemangku kepentingan.
Harapannya juga dari Pemerintah daerah juga ikut turut andil saling berkerja sama dengan pemerntah pusat untuk meningkatkan kembali awareness untuk melihat sebenarnya situasi di daerah masing-masing seperti apa terkait dengan perkawinan anak. Karena itu, Pemerintah Pusat menerapkan Stranas PPA dengan panduan praktis di daerah serta menuangkan dalam rencana-rencana aksi di tingkat daerah sesuai kondisi dan karakteristik masing-masing.
Sibolga, Senin (29/4/2024), Berlangsung tepat pukul 08.00 WIB, seluruh pegawai dan PPNPN Pengadilan Agama Sibolga hadir tepat waktu untuk bersama-sama melaksanakan apel pagi di halaman kantor. Pada pagi yang cerah ini, yang berkesempatan menjadi Pembina apel ialah Sekretaris PA Sibolga Sujarwito, S.H. Dalam apel kali ini disampaikan beberapa hal, yakni beliau mengajak seluruh aparatur PA Sibolga untuk semangat dan memberikan yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat para pencari keadilan. Kemudian beliau mengajak seluruh aparatur PA Sibolga untuk membaca surah al-fatihah sebelum mengakhiri pembinaan apel.
Demikian pelaksanaan apel pagi yang berlangsung secara singkat namun penuh khidmat ini, sebelum menutup apel pagi, disampaikan juga untuk senantiasa menjaga kesehatan tubuh dalam melaksanakan pekerjaan selama seminggu kedepan. Tak lupa beliau sampaikan sebelum memulai kegiatan hari ini untuk membaca lafaz Basmallah. Semoga dengan dilaksanakannya apel pagi ini dapat menyemangati kita semua untuk senantiasa memberikan yang terbaik dalam berkegiatan, bekerja, dan melayani masyarakat.
Sibolga, Jum'at (26/4/2024), Mendekati jam pulang kerja pukul 17.00 WIB, seluruh pegawai Pengadilan Agama Sibolga berkumpul dengan semangat untuk melaksanakan apel di Jum'at sore. Apel kali ini dipimpin oleh Bapak Danil Isnadi, S.H.I. selaku Panitera Pengadilan Agama Sibolga. Cuaca cerah menemani pelaksanaan apel. Apel ini di ikuti oleh seluruh pejabat struktural beserta pegawai pada Pengadilan Agama Sibolga. Dalam apel ini disampaikan beberapa hal, yakni ucapan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras seluruh aparatur PA Sibolga dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat para pencari keadilan selama satu minggu ini.
Kemudian beliau menghimbau kepada seluruh aparatur PA Sibolga untuk terus senantiasa jaga komunikasi antar sesama dalam bekerja khususnya dalam memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan. Sebelum mengakhiri amanat pada apel sore ini, beliau menyampaikan selamat berakhir pekan, beristirahat, dan berkumpul bersama keluarga, juga tak lupa juga beliau mengingatkan untuk selalu menjaga kondisi tubuh dan kesehatan agar tetap prima. Demikian apel yang singkat ini selesai dilaksanakan. Akhir kata, selamat beristirahat dan berakhir pekan agar dapat kembali bekerja di hari Senin kelak dengan semangat yang membara dan kesehatan yang prima.
Sibolga Jumat, 26 April 2024, Dalam rangka optimalisasi kinerja Pos Bantuan Hukum (Posbakum),Ketua Pengadilan Agama Sibolga Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I, M.A didampingi Panitera Danil Isnadi, S.H.I., disertai Petugas Pendaftaran Jamilah, S.Ag. melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Posbakum Triwulan I Tahun 2024 Kepada Posbakum Pengadilan Agama Sibolga
Mengawali kegiatan rapat, KPA Sibolga Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I, M.A. memberikan arahan agar Posbakum dalam memberikan pelayanan selalu menjaga integritas, tidak menerima imbalan apapun dan bekerja dengan profesional. Selanjutnya, Panitera PA Sibolga menyampaikan dalam pembuatan surat gugatan/permohonan agar sesuai dengan fakta dan peristiwa yang dikemukan oleh para pihak supaya tidak terjadi kerancuan atas alasan-alasan yang disampaikan oleh para pencari keadilan didalam persidangan. Kemudian identitas para pihak juga ditambahkan pencantuman Nomor Induk Kependudukan.
